Perbedaan Mendasar SHM dan SHGB, Berikut Ulasannya!

perbedaan SHM dan SHGB
perbedaan SHM dan SHGB

Pernahkan Anda melakukan transaksi jual-beli rumah atau tanah? Jika pernah, Anda pasti sudah tak asing lagi dengan yang namanya SHM dan HGB atau SHGB. Dua dokumen berharga tersebut merukapan bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum, khususnya untuk pengakuan status kepemilikan tanah.

Keseluruhan hak atas tanah dibukukan dalam bentuk Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Di Indonesia, status kepemilikan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Pada autran tersebut jenis status kepemilikan tanah dibedakan dalam beberapa tingkatan, diantaranya yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Lalu sebenarnya apa sih perbedaan anatara SHM atau Sertifikat Hak Milik dan SHGB atau Sertifikat Hak Guna Bangunan?

SHM dan SHGB merupakan dua dokumen penting bagi kempemilikan tanah yang sangat berharga. Secara garis besar SHM merupakan bukti kepemilikan tanah pada suatu kawasan tanpa batas waktu. Sementara itu SHGB merupakan bukti yang digunakan sebagai bukti atas hak mendirikan dan memiliki bangunan diatas tanah yang dimiliki pihak lain.

SHM (Sertifikat Hak Milik)

Hak milik merupakan hak individualprimer yang bersifat perdata, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki turun-temurun tanpa ada batas waktu berakhirnya, atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut.

Di atasnya bisa dibebani hak sekunder yang lebih rendah, seperti: HGB, HGU, HP, Hak Sewa, dan Hak Numpang Karang.

SHM dapat dipindahtangan melalui mekanisme jual-beli dan riwayat pembeli-penjual selalu tercatat dalam lembar SHM.

Selain itu SHM dapat dijadikan jaminan utang sebagai sarana pembiayaan dengan dibebani hak tanggungan.

SHM dapat dihapus apabila tanah tersebut jatuh ke tangan Negara karena pencabutan hak, penyerahan sukarela oleh pemiliknya, tanah tersebut ditelantarkan dalam jangka waktu tertentu, atau tanah tersebut musnah karena bencana alam.

Nilai tanah dengan SHM lebih tinggi dibanding SHGB dan nilainya berkembang seiring hukum permintaan dan penawaran.

SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan)

HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dalam jangka waktu maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun.

Jika sudah lewat masanya, pengguna hak ini dapat mengajukan pembaruan hak selama 30 tahun lagi. HGB dapat dipindahtangankan. SHGB hanya bisa didapatkan oleh WNI dan perusahaan yang didirikan di bawah hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Dengan berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka jangka waktu HGB diperpanjang, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b, yaitu: “Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.”

Status SHGB dapat ditingkatkan menjadi SHM sesuai ketentuan yang berlaku. SHGB juga dapat menjadi jaminan kepada pihak ketiga dan dapat digunakan dalam penyertaan modal. HGB dapat dicabut jika tanah tersebut dibutuhkan untuk pembangunan kepentingan umum. ***

Baca Juga: Take Over KPR, Cermati dan Lakukan Hal ini Sebelum Perjanjian Disepakati

Instagram Hara Residenceng dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mohon mengisi form dibawah ini dulu

File akan terserdia sekitar 30 detik setelah anda mengisi form dibawah.

    Budget anda untuk membeli rumah: